Blog berisi liputan acara dan tulisan pribadi.

Sabtu, 07 Desember 2019

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Inovasi Permudah Masyarakat

Problematika pembuatan e-KTP hampir di seluruh negeri dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ini diharapkan menjadi sebuah jawaban bagi semua masyarakat. 


Tentu saja ini adalah harapan yang menjadi sebuah kenyataan itu hadir ditengah-tengah masyarakat. ADM menjadi sesuatu yang sangat membantu. 

Sekretaris Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) I Gede Suratha menyampaikan tak hanya e-KTP yang bisa dicetak melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang baru diluncurkan Kemendagri.

"Tidak sekecil itu (e-KTP saja). Karena output atau dokumen analisis kependudukan itu ada 23. KTP satu di antara 23. ADM bisa digunakan untuk mempermudah urusan 23 dokumen. Bukan hanya KTP," ucap Suratha dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Ia juga mengatakan, masyarakat juga bisa mencetak dokumen selain e-KTP seperti biodata kependudukan, kartu keluarga, akte perkawinan, dan lainnya. Suratha mengatakan, data kependudukan terbagi menjadi empat klaster yakni biodata, kartu, akte, dan surat keterangan.

Ia mengungkapkan sedianya seluruh WNI memiliki biodata kependudukan di pusat data Kemendagri. Dokumen itu bisa dicetak di ADM.

"Lalu kartu. Kartu itu ada Kartu Keluarga, KTP, dan Kartu Identitas Anak. Tiga jenis kartu. Semuanya bisa dicetak di ADM. Yang keempat ada kelompok akte. Ada akte perkawinan, ada akte kelahiran, ada akte kematian, ada akte perceraian, ada akte pengangkatan," jelas Suratha menambahkan. 

Menurut Suratha, semua bisa dicetak di ADM ini. Berikutnya surat keterangan. Surat keterangan pindah, surat keterangan pindah luar negeri, surat keterangan lain-lain itu ada 11 jenis surat keterangan itu. Bisa dicetak di sini. Itu 23 jenis produk. 


Dalam kesempatan yang sama, hadir pula dari Bappenas, bapak Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyampaikan bahwa akan melakukan Sensus Penduduk 2020 untuk mendapatkan data berkualitas sebagai basis kebijakan pembangunan dan tidak boleh ada satu data penduduk yang terlewatkan.

"Tujuan Sensus Penduduk adalah agar semua data penduduk tercatat tidak boleh ada yang tertinggal," ujar Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono.

Demikian disampaikan Margo Yuwono dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Era Baru Tak Ribet Urus KTP" yang berlangsung di Gedung C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Untuk Sensus Penduduk 2020 ke depan, menurut Margo Yuwono, BPS akan menurunkan sebanyak 360 ribu petugas BPS serta melibatkan 1,2 juta pengurus rukun tetangga (RT) seluruh Indonesia.
Fokus Ngetweet

"Khusus untuk daerah timur ketika akses jaringan telekomunikasi terhambat BPS akan mengupayakan lebih banyak menurunkan petugas lapangan untuk door to door," jelas Deputi Statistik Sosial BPS.
Kesatuan data nasional amat penting, menurut Margo Yuwono agar tidak terjadi kesimpangsiuran data kependudukan untuk keperluan lainnya seperti Sensus Pertanian maupun Sensus Ekonomi yang digelar setiap semester per tahun. Sensus Penduduk 2020 ini berbasiskan data Dukcapil termutakhir.
Dia juga menjelaskan, tujuan dari Sensus Penduduk 2020 adalah Mmnyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan secara de facto dan de jure.
Hal kedua adalah hasil Sensus Penduduk 2020 bisa menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteritstik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutann (Sustainable Development Goals/SDGs).
Margo mengilustrasikan dari hasil gladi bersih Sensus Penduduk 2020 belum lama ini tergambar masih banyak penduduk yang tidak sesuai data di Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
Dari keberadaan penduduk, mereka yang memiliki domisili sesuai KTP 76,16%, domisili tidak sesuai KTP 21,12%, dan baru mempunyai KTP 1,24%. Adapun dari segi kepemilikan KTP sudah amat baik mencapai 99,38%.
Dari hasil Persentase Match Data Gladi Bersih Sensus Penduduk 2020 juga memperlihatkan ada masalah pada data jenjang pendidikan.
Hasil pencacahan data pendidikan hanya mencapai 77,82% adapun data jenis kelamin, agama, hubungan dengan kepala keluarga dan status perkawinan sekitar 98%-99%. 
Perlu kamu ketahui juga, bahwa pada bulan Februari hingga Maret 2020 akan dilangsungkan sensus online, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaring masyarakat yang super sibuk, agar bisa melakukan sensus melalui online. Jadi, buat kamu yang sibuk, siap-siap yaa, untuk sensus online 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Cegah Covid-19, KPU Tunda Pilkada 2020

Fadjroel Rahman. Dok Pedoman.co Sudah tau semua kan, gelaran pilkada 2020 segera digelar. Namun, musibah covid-19 masih ada. Untuk itul...